undang undang angkutan umum. Khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. undang undang angkutan umum

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan/atau penerima barang. U. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Pengguna Jasa. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), pengertian perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No mor 96, Tambahan Lembaran. ABSTRAK: a. 15. 2009: 872: Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020. Judul. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya. TENTANG . Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Bengkel umum kendaraan bermotor. Maka agar angkutan sewa online dapat beroperasi secara legal, diwajibkan untuk memiliki STNK berbadan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hokum berbentuk. Beritawarganet. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Riwayat PeraturanJASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. com, JAKARTA - Batas kecepatan kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dimana kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor dibedakan oleh kelas jalan. Cari 50. ,Pradnya Paramita, Jakarta. ,,Alat angkutan penumpang umum" ialah kendaraan bermotor umum, kereta api, termasuk kereta api listrik, kapal dan pesawat terbang sebagaimana. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. 2013/No. pasal 1 angka 12 . Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. Pasal 1. Perubahan pertama dilakukan oleh UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 57 ayat (4), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan; Mengingat: 1. 2 Bagian. Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan. Tarif angkutan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara garis besar pengaturan tarif terbagi atas dua jenis yakni angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Ada nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan. TINJAUAN UMUM TRANSPORTASI PUBLIK A. JAKARTA, KOMPAS. 6. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas danMengenai definisi pengangkutan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada, yang ada hanya mengani pengangkutan laut yang dinyatakan dalam Pasal 466 KUHD dikatakan bahwa : “ Pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atauAturan Terbaru untuk Pengguna Transportasi Darat, Laut, dan Udara. Fokus penelitian ini adalah penggunaan sepeda motorPengangkutan menurut Undang Undang No. Pengangkutan darat atau pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan dan telah mendapatkan izin usaha dan izin operasi dari pemerintah. c. Revisi UU No. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan4. kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Indonesia, Pemerintah Pusat. Sedangkan kepastian penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Dr. Pasal 36. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan. "Pada Perda 5 tahun 2014 telah ditetapkan untuk batasan 10 tahun usia kendaraan bermotor. KETENTUAN UMUM 2. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas danupaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. 02. Hal. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan. Pernyataan Jonan itu. Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang (UU) No. kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau. Berikut Peraturan yang Memuat Hukum Transportasi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. NOMOR 80/PMK. Dalam mengisi Wawasan. 259. angkutan umum untuk lebih memperhatikan dokumen-dokumen kelengkapan dalam berkendara baik itu SIM, STNK dan Kartu Pengawasan. RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN UMUM DI JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Menimbang : a. 20473/jd. 74/2014”). angkutan 11. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Empat Undang-Undang Transportasi. Etika dalam berkendara untuk memperlambat laju kendaraan ketika melewati genangan air ternyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Naskah Akademik RUU Perubahan UU LLAJ, Senin, 29 Juni 2020. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. 1045 , 2022 KEMENHUB. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Satgas Penanganan Covid-19 terus memperbarui ketentuan tentang. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan; 2. (3) Terminal penumpang. Penerapan sanksi 107 TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU. untuk trayek-trayek. JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Keputusan Menteri Keuangan. Trayek Bus Rapid Transit adalah jaringan layanan angkutan umum yang menggunakan jalur khusus yang dioperasikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berkontrak 2. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal. pembinaan 5. Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 1. dan guna mencapai tujuan itu berlaku ketentuan wajib angkut pos bagi sarana angkutan umum darat, laut, dan udara serta media telekomunikasi. 2. 2. Baca Juga: 7 Tips Naik Kendaraan Umum. 10. Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana ,pra sarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang disusun dalam satu sistem; 2. Kewajiban tersebut diatur pada beberapa pasal dalam UU. Kemenhub menindaklanjuti dengan SE untuk empat moda transportasi. Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mencabut : PP No. (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan LembaranTransportasi berbasis online diatur UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dan UU Nomor 8 Tahun 1999. Sejarah Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Empat Undang-Undang Transportasi. Perlu kiranya dalam pembuatan Undang-undang itu lebih memperhatikan lagi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. 1 Angkutan Umum 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Pengaturan Pengangkutan . Disini dijelaskan bahwa Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi. Baca juga: Jangan Stut,. "Dan bisa kita lihat seluruh angkutan umum di Jakarta, itu mayoritas sudah berusia maksimum 10 tahun, dan jika. Untuk trayek reguler dalam kota, faktor muatan yang dimaksud. Mencabut. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomorDENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SKRIPSI. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Buku I, Bab V bagian 2 dan 3, mulai paal 90-98 (yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang, sedang pengangkutan orang tidak diatur) b. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UULLAJ”). Pasal 1 . Diubah dengan : Permenhub No. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2002. Fungsi utama surat angkutan adalah sebagai surat (alat) bukti dari perjanjian pengangkutan. Mencabut. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. UU No. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2022. (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan pariwisata, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini. (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :. Tempat Penetapan. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. Terminal adalah prasarana transportasi jalan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah. Jakarta Tanggal Penetapan. Title: Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan buku 3, Author: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari : a. 3 No. Pasal 116 Ayat 1 berbunyi: "Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai rambu lalu lintas. Tarif Pajak Kendaraan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi Fasilitas Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh operator angkutan umum. Undang–Undang Nomor 16. 22-2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yangPasal 307; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak. Undang -U ndang N omor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah P ropinsi Sumatera Tengah. Apakah perusahaan penyedia jasa ojek online itu wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum atau tidak, itu bergantung pada model bisnis yang dijalankannya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan. ADVERTISEMENT. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang- undang tersebut. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pelayanan di bidang transportasi mengacu pada undang-undang No. Peraturan Perundang-undangan. Tahun. Arsip. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang. Berdasarkan . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’ (2020) Vol. BAB I. 2Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Judul. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur : a. BAB I. 2. Sanksi. Tipe Dokumen. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/1333/031/2005 tentang Kawasan. 2 Wajah angkutan umum di Jakarta tak ubahnya sebuah tontonan yang tak Arti perusahaan angkutan umum itu sendiri menurut Pasal 1 angka 21 UU LLAJ adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Pengertian angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat. Perkembangan selanjutnya. 3. 1 Pengertian angkutan umum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. JAKARTA, WOL – Kementerian Perhubungan menyatakan, ketentuan yang mengatur transportasi umum sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 47 ayat 2, Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil. b. Dalam implementasi program ini banyak masalah hukum yang timbul dan membuat bus ini tidak sah secara hukum berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pen um pang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak. Istilah “pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, angkutan antar jemput, angkutan permukiman, dan angkutan karyawan yang wilayah operasinya. Subjek. ”ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ajay Depkhan 15. Angkutan Jalan Dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Mimbar Hukum, Vol. Lalu lintas didalam Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum diatur dalam . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh b. Tinjauan Tentang Penyelenggara Angkutan Umum Pada dasarnya, penyelenggaraan transportasi umum angkutan orang itu terbagi 2 (dua), yakni penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki. Dalam hal ini, dengan berlakunya Undang-Undang No. Angkutan umum yang baik adalah angkutan yang memiliki pelayanan yang aman, cepat, murah dan efisien. PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salah satu ketentuan yang diatur dalam PP ini yaitu mengenai Angkutan Udara. Angkutan Umum Di Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar. -. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang No. II. Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut: Jenis dan fungsi kendaraan. v3i4. Perusahaannya juga menggandeng Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) untuk memberi masukan.